Hadiri Rakor KPU, Bawaslu Karangasem Tekankan Akuntabilitas Data Sipol dan Atensi Pengawasan PAW
|
Amlapura, Bawaslu Karangasem – Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem, Diana Devi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Data Sipol Triwulan II yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem. Rakor ini mengundang perwakilan partai politik peserta pemilu untuk membahas pemutakhiran data partai politik serta sosialisasi teknis tata cara Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD.
Dalam forum tersebut, KPU Karangasem melalui komisionernya memaparkan mekanisme teknis terkait prosedur PAW sesuai regulasi terbaru, serta pentingnya partai politik melakukan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Menanggapi materi tersebut, Diana Devi memberikan atensi khusus terkait peran pengawasan dalam proses PAW. Ia menegaskan, meskipun PAW sejatinya adalah proses administrasi internal partai dan KPU, Bawaslu tetap memiliki fungsi melekat untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai aturan perundang-undangan.
"Terkait PAW, meskipun Bawaslu tidak memiliki kewajiban teknis dalam proses administrasinya, namun karena PAW ini merupakan tindak lanjut dari penetapan hasil pemilu, kami tetap melakukan pengawasan. Kami ingin memastikan hak konstitusional dan prosedur administrasi berjalan presisi sesuai regulasi yang berlaku," tegas Diana Devi.
Selain isu PAW, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini juga menyoroti pengelolaan data pada Sipol. Mengingat posisi Bawaslu dalam Sipol hanya memiliki akses sebagai viewer (pelihat), Diana Devi meminta adanya koordinasi aktif dari partai politik jika terjadi perubahan data.
"Dalam Sipol, posisi kami hanya sebagai viewer. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan koordinasi dari rekan-rekan partai politik. Jika ada perubahan struktur kepengurusan atau data lainnya dalam bentuk apapun, mohon agar Bawaslu juga diinformasikan," ujarnya.
Diana Devi menekankan bahwa koordinasi ini vital agar partai politik dapat mempertanggungjawabkan validitas data mereka, serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari akibat data yang tidak sinkron.
Rakor ini turut dihadiri oleh perwakilan partai politik, di antaranya Nasdem, Perindo, PBB, Demokrat, Golkar, Hanura, Gerindra, Gelora dan Ummat.
