Azwardi Natta: Generasi Muda Harus Menjadi Garda Terdepan Menjaga Demokrasi

Denpasar – Komitmen untuk memperkuat demokrasi yang sehat dan berintegritas terus dilakukan oleh Bawaslu melalui berbagai upaya edukasi politik kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda. Semangat tersebut tampak dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Bali bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Minggu (14/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Karangasem, Azwardi Natta. Menurutnya, kolaborasi antara Bawaslu dan organisasi kemahasiswaan menjadi langkah strategis untuk menanamkan kesadaran demokrasi sejak dini kepada generasi muda.

Azwardi Natta menilai mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Selain sebagai pemilih, mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat dan mengawal proses demokrasi agar berjalan sesuai prinsip kejujuran dan keadilan.

“Generasi muda merupakan aset penting demokrasi. Melalui forum seperti ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai kepemiluan, tetapi juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan menjaga integritas proses demokrasi,” ujar Azwardi.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, yang menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan demokrasi.

Azwardi menambahkan bahwa tantangan demokrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya partisipasi politik, tetapi juga masih adanya praktik-praktik yang dapat merusak kualitas pemilu, seperti politik uang dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, peningkatan literasi politik menjadi kebutuhan yang harus terus dilakukan.

“Kesadaran politik yang baik akan membuat masyarakat lebih kritis dalam menentukan pilihan serta berani menolak segala bentuk pelanggaran demokrasi, termasuk politik uang. Karena itu, peran mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menjadi pelopor pendidikan politik di lingkungan sekitarnya,” tegasnya.

Diskusi yang berlangsung interaktif juga menunjukkan tingginya antusiasme kader PMII dalam memahami tugas dan fungsi Bawaslu. Berbagai pertanyaan mengenai pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, hingga peran masyarakat dalam menjaga demokrasi menjadi topik yang banyak dibahas selama kegiatan.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Azwardi berharap sinergi antara Bawaslu dan organisasi kepemudaan dapat terus diperkuat. Menurutnya, demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki kepedulian dan komitmen bersama untuk mengawal setiap proses demokrasi secara aktif dan bertanggung jawab.