Bawaslu Karangasem Konsolidasi ke DPD Golkar: Bangun Dialog Strategis Demi Pemilu dan pemilihan Berintegritas
|
Amlapura –Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan kunjungan kerja dalam rangka konsolidasi demokrasi ke Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Karangasem, Senin (20/4). Pertemuan ini menjadi ajang dialog dua arah untuk silaturahmi sekaligus konsolidasi demokrasi terkait isu-isu dalam Pemilu.
Ketua Bawaslu Karangasem, I Nengah Putu Suardika, hadir bersama anggota I Kadek Arianta Putra, I Gede Ari Ardana Putra, dan Diana Devi. Rombongan disambut hangat oleh Ketua DPD Golkar Karangasem, I Gusti Ngurah Setiawan, didampingi jajaran pengurus DPD.
Dalam suasana dialog, Ketua DPD Golkar Karangasem, I Gusti Ngurah Setiawan, menyoroti masih adanya tantangan besar terkait isu politik uang yang kerap membayangi setiap perhelatan Pemilu maupun Pikada di masyarakat.
"Isu politik uang ini tetap menjadi perhatian kami di partai. Fenomena ini bukan hanya tantangan bagi penyelenggara, tapi juga bagi kami sebagai peserta pemilu karena dapat mencederai proses demokrasi yang sehat di Karangasem," ujar Setiawan.
Menanggapi kegelisahan tersebut, Ketua Bawaslu Karangasem, I Nengah Putu Suardika, menjelaskan bahwa Bawaslu telah memetakan kerawanan tersebut dan memilih jalur edukasi sebagai benteng pertama.
"Persoalan politik uang memang menjadi atensi serius kami. Itulah sebabnya, fokus kami saat ini adalah masuk ke basis pemilih pemula melalui sosialisasi intensif. Kami ingin membangun kesadaran sejak dini bahwa suara mereka sangat berharga. Konsolidasi seperti ini penting agar kita punya persepsi yang sama untuk menjaga Pilkada Karangasem tetap bersih dari praktik transaksional," balas Suardika.
Terkait data pemilih, Sekretaris DPD Partai Golkar, I Wayan Dikep, menyoroti anomali data yang terus berulang setiap tahunnya, terutama mengenai data warga yang telah meninggal dunia. "Kami mencermati persoalan klasik dalam pemutakhiran data pemilih, di mana seringkali data pemilih yang sudah dihapus karena meninggal dunia, justru muncul kembali pada daftar pemilih di periode berikutnya. Hal ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak memicu polemik di kemudian hari," ujar Wayan Dikep.
Menanggapi hal tersebut, I Gede Ari Ardana Putra, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Karangasem, menjelaskan kompleksitas sinkronisasi data dari pusat hingga ke daerah. "Data hasil pemutakhiran berkelanjutan saat ini akan menjadi instrumen penting dalam penyandingan data nantinya. Kendala yang sering muncul adalah adanya perbedaan antara data DP4 dari Kemendagri dengan data yang dikelola KPU. Jika proses sinkronisasi antara KPU dan Disdukcapil tidak maksimal, maka akan berdampak langsung pada akurasi DP4. Kami di Bawaslu terus mengawal agar proses ini berjalan presisi," jelas Ari Ardana.
Suardika juga menambahkan dan mengajak Partai Golkar untuk ikut aktif melakukan pengawasan mandiri. "Kami harap Partai Golkar ikut mengkroscek kembali basis konstituennya. Jika ditemukan ada warga yang belum terdaftar atau data yang tidak valid, segera sampaikan kepada Bawaslu," imbuhnya.
Di sisi lain, Anggota DPRD Karangasem dari Fraksi Partai Golkar, I Nyoman Musna Antara, memberikan apresiasi terhadap pola komunikasi yang dibangun Bawaslu Karangasem, khususnya dalam penanganan laporan pelanggaran.
"Kami mengapresiasi langkah Bawaslu Karangasem. Secara kelembagaan, di luar alur formal yang kaku, Bawaslu telah mengedepankan koordinasi yang komunikatif kepada kami. Pola seperti ini membuat segala persoalan di lapangan dapat dicarikan solusi lebih baik dan mencegah ketegangan yang tidak perlu," kata Musna Antara.
Hal ini ditanggapi positif oleh I Kadek Arianta Putra. Ia menegaskan bahwa pola koordinasi tersebut merupakan kunci kelancaran pengawasan. "Koordinasi yang baik ini harus kita pertahankan dan tingkatkan ke depannya. Komunikasi yang terbuka akan sangat mempermudah kita dalam menangani berbagai potensi kasus pemilu secara efektif dan sesuai koridor hukum yang berlaku," pungkas Arianta.
