Bawaslu Karangasem Perkuat Peran Nelayan dalam Konsolidasi Demokrasi di Ujung Pesisi

Amlapura, Bawaslu Karangasem- Bawaslu Kabupaten Karangasem menggelar kegiatan konsolidasi demokrasi melalui diskusi bersama kelompok nelayan di Kampung Ujung Pesisi, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat pesisir, memperkuat persatuan, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga demokrasi yang jujur dan adil.

Diskusi tersebut dihadiri oleh perwakilan nelayan, salah satunya Mustafa Kemal, anggota kelompok nelayan Ujung Pesisi. Kehadiran nelayan dalam forum ini dinilai strategis mengingat peran mereka tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas di tingkat akar rumput.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Nengah Putu Suardika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Bawaslu di tengah masyarakat nelayan merupakan bentuk silaturahmi sekaligus memastikan kelompok nelayan terlibat dan terlindungi dalam sistem demokrasi.

“Kami ingin memastikan bahwa kelompok nelayan benar-benar menjadi bagian penting dalam proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang aktif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suardika menyoroti masih maraknya praktik politik uang (money politics) yang menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilu berintegritas. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut merusak keadilan pemilu dan berdampak pada kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.

“Nelayan memiliki posisi strategis, baik sebagai pemilih maupun sebagai penggerak demokrasi. Dengan penguatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif, nelayan dapat berperan optimal dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem, Dra. Diana Devi, menekankan pentingnya pendidikan politik bagi kelompok nelayan. Menurutnya, nelayan termasuk kelompok yang kerap terdampak kebijakan publik, namun masih minim keterlibatan dalam proses politik.

“Pendidikan politik penting agar nelayan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta tidak mudah terpengaruh praktik politik uang yang sering menyasar kelompok rentan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pendidikan politik dan pengawasan partisipatif tidak hanya berkaitan dengan pemilu, tetapi juga mendorong nelayan menjadi subjek aktif dalam pembangunan.

“Dengan pemahaman yang baik, nelayan dapat memperjuangkan haknya, mengawasi jalannya demokrasi, dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan mereka,” imbuhnya.

Dalam diskusi tersebut, Bawaslu juga menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi membutuhkan kedewasaan politik masyarakat. Sikap kritis, tidak mudah terprovokasi, serta menolak iming-iming materi menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi tanpa merusak persatuan.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mencegah praktik politik uang, meningkatkan pendidikan politik nelayan, memperkuat pengawasan partisipatif, serta mendorong kemandirian dan keberanian politik masyarakat pesisir. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ekonomi nelayan untuk kepentingan politik, serta memastikan lahirnya pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan nelayan.

Kegiatan konsolidasi demokrasi ini berlangsung secara lancar dan interaktif. Melalui kegiatan tersebut, kelompok nelayan diharapkan semakin berperan sebagai pemilih cerdas, berintegritas, serta aktif dalam pengawasan partisipatif demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.