Hadiri Konsolidasi Nasional, Diana Devi: Bawaslu Karangasem Siap Wujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif dan Bebas Kekerasan
|
Jakarta, Bawaslu Karangasem – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karangasem, Diana Devi, menghadiri Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Kegiatan yang berlangsung intensif hingga Senin (23/12/2025) ini bertujuan merumuskan strategi pengawasan pemilu yang inklusif, berintegritas, dan adaptif terhadap transformasi digital.
Acara dibuka oleh Anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda, yang menekankan bahwa pemilu demokratis tidak hanya sebatas prosedural, melainkan harus memastikan partisipasi aman dan setara bagi seluruh kelompok masyarakat, khususnya perempuan.
Diana Devi mengungkapkan bahwa forum ini sangat strategis karena mempertemukan penyelenggara pemilu dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ketua Komisi II DPR RI, hingga lembaga sipil seperti LPSK dan Komnas Disabilitas.
"Poin penting dari pertemuan ini adalah penguatan perspektif gender dalam pengawasan. Sebagaimana arahan Menteri PPPA, Ibu Arifatul Choiri Fauzi, kita harus memastikan pemilu bebas dari kekerasan, baik di ruang fisik maupun digital. Bawaslu Karangasem berkomitmen membawa semangat ini ke daerah," ujar Diana Devi usai mengikuti rangkaian kegiatan.
Dalam forum tersebut, isu transformasi digital juga menjadi sorotan utama. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam paparan kuncinya menyoroti perlunya revisi UU Pemilu yang responsif terhadap teknologi dan perlindungan kelompok rentan. Hal ini diperkuat dengan sesi diskusi publik yang membahas mitigasi disinformasi, keamanan data, dan pencegahan kekerasan berbasis gender online (KBGO).
"Kami juga mencatat poin krusial terkait perlindungan anak dari eksploitasi politik serta aksesibilitas bagi pemilih lansia dan disabilitas. Sinergi dengan masyarakat sipil akan menjadi kunci kami di Karangasem untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang ramah bagi semua kalangan," tambah Diana Devi.
Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan penandatanganan kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk LPSK dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, sebagai wujud komitmen kolektif mewujudkan pemilu yang adil dan manusiawi.
