Lompat ke isi utama

Berita

Menguatkan Demokrasi dari Akar Rumput: Bawaslu Karangasem Gandeng Pedagang Pasar Timur Amlapura

Bawaslu Karangasem berdiskusi terkait politik uang dengan Mardian, salah satu pedagang di Pasar Amlapura Timur

Amlapura– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karangasem terus memperkuat demokrasi hingga ke tingkat akar rumput dengan menyasar ruang-ruang publik non-formal. Salah satunya melalui kegiatan konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan di Pasar Timur Amlapura bersama para pedagang.

Kegiatan ini memggaet  sejumlah pedagang Pasar Timur Amlapura, di antaranya Ni Nengah Rai Astini, Mardian, Wayan Suati, Ketut Rusna, dan Ni Made Suriati. Mereka terlibat aktif dalam diskusi yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik, menjaga persatuan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem, Dra. Diana Devi, bersama jajaran staf sekretariat hadir langsung pada kegiatan tersebut. Diana Devi menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan bagian dari mandat kelembagaan yang tidak hanya dilakukan saat tahapan pemilu maupun pemilihan, tetapi juga secara berkelanjutan di luar tahapan.

“Konsolidasi demokrasi ini penting untuk terus dilakukan sebagai bagian dari penguatan demokrasi di tingkat masyarakat. Bawaslu berkomitmen untuk tetap hadir memberikan pendidikan politik dan mendorong pengawasan partisipatif, bahkan di luar tahapan pemilu,” ujar Diana Devi.

Menurutnya, pelibatan pedagang pasar merupakan langkah strategis dalam memastikan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku ekonomi kecil, turut berperan dalam menjaga kualitas demokrasi. Dalam forum dialog tersebut, Bawaslu mengangkat sejumlah isu penting yang dekat dengan kehidupan pedagang.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah praktik politik uang yang kerap menyasar kelompok masyarakat ekonomi, termasuk pedagang. Bawaslu menekankan bahwa praktik tersebut tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga berpotensi melahirkan kebijakan publik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil, seperti stabilitas harga dan keberlangsungan usaha di pasar.

Selain itu, aspek pendidikan politik dan pengawasan partisipatif juga menjadi fokus utama. Para pedagang diajak untuk lebih peka dan berani melaporkan potensi pelanggaran, seperti kampanye terselubung, penyebaran hoaks, hingga intimidasi politik di lingkungan pasar.

Bawaslu menilai bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi semakin meningkat, sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai pengawas dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.