Bawaslu Karangasem Perkuat Literasi Demokrasi melalui Diskusi Penangkalan Hoaks dan Politik Uang

Amlapura – Bawaslu Kabupaten Karangasem terus berupaya memperkuat kualitas demokrasi melalui pendekatan dialogis dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui diskusi seputar demokrasi, khususnya terkait penangkalan hoaks dan politik uang, yang dilaksanakan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDM, Organisasi, Diklat) Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Gede Ari Ardana Putra, pada Selasa (9/6).

Diskusi yang berlangsung di kediaman tokoh masyarakat, I Nyoman Celos, tersebut turut dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem periode 2018–2023, I Putu Gede Suastrawan. Kegiatan berlangsung dalam suasana santai namun produktif dengan membahas berbagai tantangan demokrasi yang masih dihadapi masyarakat, terutama maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks) dan praktik politik uang yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ari Ardana menegaskan bahwa penguatan kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang diterima serta berani menolak segala bentuk praktik politik uang.

"Hoaks dan politik uang merupakan dua ancaman serius bagi demokrasi. Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi dan menumbuhkan kesadaran bahwa suara rakyat tidak boleh diperjualbelikan dalam bentuk apa pun," ujar Ari Ardana.

Ia menambahkan, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kualitas demokrasi. Sinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan berbagai unsur lainnya menjadi faktor penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Sementara itu, I Putu Gede Suastrawan menilai bahwa tantangan demokrasi saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

"Di era digital seperti sekarang, hoaks dapat menyebar dengan sangat cepat dan berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap proses demokrasi. Karena itu, budaya cek dan ricek informasi harus terus ditanamkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan," ujar Suastrawan.

Ia juga menegaskan bahwa praktik politik uang masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang memerlukan komitmen seluruh pihak untuk memberantasnya.

"Pencegahan politik uang tidak cukup hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Diperlukan kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak segala bentuk pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihan politik. Demokrasi yang berkualitas lahir dari pilihan yang bebas dan berdasarkan hati nurani," tambahnya.

Di sisi lain, I Nyoman Celos menyambut baik inisiatif Bawaslu Karangasem dalam membangun ruang diskusi bersama masyarakat. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya hoaks dan politik uang perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami dampaknya terhadap kehidupan demokrasi.

"Masyarakat harus semakin cerdas dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Begitu juga dengan politik uang, karena praktik tersebut pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri dan mencederai nilai-nilai demokrasi," kata Celos.

Melalui diskusi ini, Bawaslu Kabupaten Karangasem berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga demokrasi dapat terus meningkat. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai tokoh dan elemen masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan terhadap hoaks, politik uang, serta berbagai pelanggaran yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi di Kabupaten Karangasem.